Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh  dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan  tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu  pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure).  Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi,  kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan  moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana  sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor  perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar  negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing  dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan  suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia  terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia  terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah  menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang  sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan  kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya  pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan,  (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam  G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih  cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik  bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis  kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam  pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan  terutama di negara berkembang.
Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
Definisi kebijakan moneter
Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter
1.3 Tujuan Pembahasan
Memahami definisi dari kebijakan fiskal
Memahami tentang kebijakan moneter
Mempermudah pembaca memahami hubungan kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam  rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh  pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka  melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah  suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian  untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan  pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter  untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih  menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen  kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang  berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian  barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan  mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari  perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga  menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa  gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia  Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar  negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan  RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk  kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan  Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah  memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa  contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup  efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar  relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open  market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah  dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan  internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan  Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan  fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional  mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan  masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak  agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan  anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
- Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
 - Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
 - Anggaran Berimbang (Balanced Budget). Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
 
2.2 Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi  makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui  pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut  dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya  peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter  adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter  suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii)  biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi  pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol). Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).
Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol). Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ).
Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan  membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan  harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin  dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih  rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut  sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan  menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena  majikan membayar kurang dari upah.
Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki  pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa  pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya.  Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi  tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan  mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi  dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan  permintaan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah  perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh  karena itu, jika pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan  moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek  yang diinginkan.
Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi  inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan  moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output  ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi  agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para  pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen  swasta tahu bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah,  kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan  inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat  pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta  mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui  harapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih  tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali  pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan  gagal.
Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya  adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target  inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu,  agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh  badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk  memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk  kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat  untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen penting dalam  pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung  dengan komitmen.
Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan publik, dll
Bahkan telah berpendapat bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi.
Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar mendukung lain.
2.2.1 Jenis-jenis kebijakan moneter
Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan (biasanya kewajiban pemerintah). Ini operasi pasar terbuka berubah baik jumlah uang atau likuiditas (jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual). The multiplier effect perbankan cadangan fraksional memperkuat dampak dari tindakan. transaksi pasar Konstan oleh otoritas moneter memodifikasi pasokan mata uang dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar.
Inflasi penargetan
Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi , di bawah sebuah definisi tertentu seperti Indeks Harga Konsumen , dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada Bank Sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa.
Target suku bunga dipertahankan untuk jangka waktu tertentu menggunakan operasi pasar terbuka. Biasanya durasi bahwa target suku bunga dipertahankan konstan akan bervariasi antara bulan dan tahun. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan.
Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output . Aturan diusulkan oleh John B. Taylor dari Universitas Stanford . Penargetan inflasi pendekatan untuk pendekatan kebijakan moneter ini dipelopori di Selandia Baru. Hal ini saat ini digunakan di Australia , Brazil , Kanada , Chile , Kolombia , yang Republik Ceko , Selandia Baru , Norwegia , Islandia , Filipina , Polandia , Swedia , Afrika Selatan , Turki , dan Inggris .
Harga Penargetan Tingkat
Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam satu tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya lima tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan.
Agregat Moneter
Pada 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit (M0, M1 dll). Di Amerika Serikat ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai Ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme . Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga satu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter.
Nilai Tukar Tetap
Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap, yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar.
Pemerintah daerah atau otoritas moneter menyatakan nilai tukar tetap  tetapi tidak aktif membeli atau menjual mata uang untuk mempertahankan  tingkat. Sebaliknya, tingkat dipaksakan oleh-konvertibilitas  tindakan-tindakan non (misalnya kontrol modal , impor / lisensi ekspor,  dll). Dalam hal ini ada tingkat pasar gelap tukar dimana perdagangan  mata uang pada pasar / nilai tidak resmi.
Sistem fixed-konvertibilitas, mata uang dibeli dan dijual oleh bank  sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar  target. Tingkat mungkin target tingkat tetap atau sebuah band tetap di  mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai otoritas moneter campur  tangan untuk membeli atau menjual yang diperlukan untuk mempertahankan  nilai tukar dalam band. (Dalam kasus ini, nilai tukar tetap dengan  tingkat tetap dapat dilihat sebagai kasus khusus dari kurs tetap dengan  band-band di mana band-band yang diatur ke nol.) 
Sistem nilai tukar tetap dikelola oleh suatu dewan mata uang setiap unit  mata uang lokal harus didukung oleh unit mata uang asing (mengoreksi  nilai tukar). Hal ini memastikan bahwa basis moneter lokal tidak akan  mengembang tanpa didukung oleh mata uang keras dan menghilangkan segala  kekhawatiran tentang berjalan di mata uang lokal dengan mereka yang  ingin mengkonversi mata uang lokal ke mata uang (jangkar) keras. Dalam  dolarisasi , mata uang asing (biasanya dolar AS, maka istilah  “dolarisasi”) digunakan secara bebas sebagai media pertukaran, baik  secara eksklusif atau paralel dengan mata uang lokal. Hal ini dapat  terjadi karena penduduk setempat telah kehilangan iman semua dalam mata  uang lokal, atau mungkin juga kebijakan dari pemerintah (biasanya untuk  mengendalikan inflasi dan impor kebijakan moneter kredibel).
Kebijakan ini sering turun tahta kebijakan moneter dengan otoritas  moneter asing atau pemerintah sebagai kebijakan moneter di negara  mengelompokkan harus menyelaraskan dengan kebijakan moneter dalam  jangkar bangsa untuk mempertahankan nilai tukar. Tingkat dimana  kebijakan moneter lokal menjadi tergantung pada jangkar bangsa  tergantung pada faktor-faktor seperti mobilitas modal, keterbukaan,  saluran kredit dan faktor ekonomi lainnya.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara  menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter  dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
- Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beedar.
 - Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
 
- Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
 
- Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
 
- Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
 
- Himbauan Moral (Moral Persuasion)
 
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan  tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk  mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk  mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi  tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.
2.3 Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan Moneter
Sebagaiman kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang di harapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.
Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar